Atasi Kebakaran Hutan dengan Profesional

27-07-2017 / KOMISI VI

Setidaknya sudah ada 70 titik kebakaran hutan yang kini kembali terdeteksi. Pemerintah didesak segera mengatasi kebakaran hutan ini dengan cara profesional. Pemadaman api lewat udara dipandang sangat efektif daripada harus mengerahkan tentara yang memadamkan lewat darat.

 

Dengan kebakaran hutan ini, unsur hara tanah juga musnah. Ini mengakibatkan tanah kehilangan kesuburannya. Belum lagi satwa dan tumbuhan endemik Indonesia yang musnah bersama lenyapnya hutan itu. Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyerukan pemerintah menyiapkan pencegahan dengan lebih baik, agar kebakaran hutan tak terus terjadi. Apalagi, selama ini tak ada tersangka di balik kebakaran hutan yang terjadi di tanah air.

 

“Hutan tropis jadi asset dunia yang tidak dimiliki negara lain. Pemerintah harus lakukan pencegahan sejak dini seperti dilakukan pemerintah Malaysia yang menyiapkan pipa-pipa air untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Dan musim kemarau sangat rawan terjadi kebakaran hutan,” ungkap Bambang di ruang kerjanya, Rabu (26/7/2017).

 

Pemerintah Malaysia dan Singapura, bahkan telah menawarkan bantuan untuk memadamkan api yang memusnahkan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Dua negara jiran tersebut sangat berkepentingan membantu Indonesia, karena dampak asap dari kebakaran hutan sudah mengganggu aktivitas warga di dua negara tersebut. Menurut anggota F-Gerindra ini, sebaiknya pemerintah Indonesia menerima dengan baik tawaran bantuan dari kedua negara, agar kebakaran tidak meluas.

 

“Pemerintah tak perlu lagi mengambinghitamkan masyarakat yang membakar lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan. Luas hutan di Indonesia menyusut dari 120 juta hektar tinggal 80 juta hektar saja,” terang Bambang. Kebakaran hutan, sambung politisi dari dapil Jatim I itu, sudah sering terjadi. Bila kebakaran tak bisa diatasi juga, sebaiknya Menteri Kehutanan diganti saja. Presiden Jokowi sendiri sebagai ahli kehutanan, mestinya sangat paham tata kelola hutan tropis. (mh/sc) Foto: jayadi/jk

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...